tutup tiktok, Pemerintah lindungi UMKM atau melindungi pengusaha dekat penguasa?


PENGARUH BARAT.
Sepertinya terlihat Pemerintah memang hanya terkesan sedang menarget tiktok, walaupun tiktok hanyalah sebagai salah satu biang kerok sepinya belanja offline di Indonesia. Hal ini terlihat dari pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang meminta penjual dan sekaligus pembeli untuk kembali ke zaman beriklan seperti zaman pertelivisian.

Namun, pernyataan ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Banyak yang berpendapat bahwa sepinya belanja offline bukan hanya karena media sosial plus e commerce, tetapi juga karena faktor-faktor lain, seperti kemajuan teknologi digital, dan piranti piranti keras pendukungnya.

"Sepinya blok M bukan alasan. Prilaku dan pola berbelanja masyarakat generasi muda memang sudah berubah dan tidak akan sama lagi dengan sebelumnya," kata pengamat ekonomi digital, Lucky Wijaya.

Lucky menambahkan, pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum mengambil kebijakan. Pasalnya, kebijakan yang salah justru akan memperburuk kondisi.

"Sekarang ini, pemerintah perlu berfokus pada bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat," ujar Lucky.

Di sisi lain, ada juga yang menyesalkan banjir produk luar di pasar online tiktok. Namun, menurut Lucky, produk luar itu juga banjir di market place, di toko toko online.

"Orang memang ada lapaknya kok. Namanya juga usaha orang cari makan," ujar Lucky.

Tinggal bagaimana pemerintah membuat kebijaksanaan yang bijak untuk menghadapi sepinya belanja offline. Kebijaksanaan yang tepat akan membantu pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.

Kebijakan yang Dibutuhkan.


Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi sepinya belanja offline:

Meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan harga barang dan jasa, dan memberikan subsidi.
Meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijak, termasuk dalam berbelanja.
Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi usaha offline. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.
Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat membantu pelaku usaha offline untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dan penutupan jangan terkesan ambigu, berat sebelah dan vulgar, pemerintah seharusnya tidak mencampuri urusan persaingan bisnis, jika ekonomi kita memang kapitalisme, biarkan tiktok bersaing dengan shopee, toped dan lain lain. Sangat tidak bagus mencampuri itu, kecuali tindakan itu disengaja dan ada unsur politisnya.

Posting Komentar

Silahkan berkomentar sesuai dengan topik kita ya...

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak